ACEH ANTARA IMPIAN DAN KENYATAAN

Lambatnya pertumbuhan ekonomi di Aceh secara langsung telah berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan merambat pada tingginya angka kemiskinan. Masyarakat Aceh masih jauh dari kesejahteraan, sehingga data terakhir yang diperoleh pakar ekonomi menunjukkan bahwa indeks kemiskinan di Aceh menduduki ”juara” ketiga secara Nasional.

Masih begitu melekat dalam ingatan para hadirin yang datang berbondong-bondong untuk mendengarkan janji-janji ‘Zikir’ pada masa kampanye mereka silam saat hendak memperebutkan pucuk kepemimpinan di Provinsi ujung Barat pulau Sumatera ini. Ada 21 butir janji-janji yang pernah mereka umbar dihadapan masyarakat Aceh yang menaruh harapan besar pada pasangan ini. Sangat “luar biasa”. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Aceh hendak dijadikan “semaju” Singapura dalam salah satu butir janji-janji ‘Zikir’. Tapi, sudahkah itu terpenuhi? Ternyata itu hanyalah khayalan yang dikemas dalam bentuk janji-janji yang bisa “menggembirakan” rakyat Aceh, yang hingga hari ini telah dibuai oleh tipuan. Sebut saja butir janji Rp 1 Juta/per bulan/ per kepala keluarga (KK) bagi setiap penduduk Aceh. Jangankan Rp 1 Juta, yang Rp 500 ribu saja beberapa waktu lalu diajukan oleh warga di kantor Gubernur tidak sanggup dipenuhi. Bahkan, berujung pada kericuhan karena sebagian warga tidak bisa menerima bantuan sosial yang dibagikan menjelang pemilu tahun 2014 tersebut.

Bahkan beberapa target pembangunan tahun 2012-2017 yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf gagal direalisasikan. Bahkan Pemerintah Aceh berencana merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang disusun tiga tahun lalu dikarenakan beberapa target yang dibuat itu tidak terealisasi. Jika melihat beberapa indikator kinerja di bidang ekonomi, misalnya, antara realisasi dan proyeksi begitu jauh angkanya.

Contohnya pertumbuhan ekonomi. Untuk 2014, misalnya, realisasi cuma 4,13 persen, padahal targetnya mencapai 6,7 persen. Untuk tahun 2014 tersebut bahkan BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Aceh tanpa migas melambat dari tahun 2013, yakni hanya 4,13 persen dari 4,4 persen.

Tingkat pengangguran pun demikian. Jika Pemerintah Zaini Abdullah yang dilantik pada 25 Juni 2012 lalu menargetkan pengangguran tahun 2013 cuma 5,0 persen, ternyata faktanya masih 10,3 persen. Sebagai provinsi yang tak punya industri, mencari kerja di Aceh sangatlah sulit. Untuk pengurangan angka kemiskinan, Zaini bahkan punya target yang  ambisius. Dia ingin menurunkan angka kemiskinan  2 persen setiap tahun, sebagaimana tercermin dalam RPJM.

Sayangnya, hingga kini tingkat kemiskinan di Aceh masih saja di atas angka rata-rata nasional. “Pemerintah Aceh mempunyai target menurunkan angka kemiskinan hingga 9,50 persen pada 2017,” begitu tertera dalam Qanun RPJM Aceh 2012-2017

Dengan fakta-fakta diatas bisa dikatakan roda kepemerintahan Aceh saat ini dijalankan dengan mimpi-mimpi yang gagal ter-realisasi dikehidupan nyata dengan ekonomi bergerak lambat bak “Manula” sedang sekarat. Kini janji hanyalah janji belum adanya tanda-tanda ingin mengabuli dan mimpi tetaplah mimpi yang tak ada tanda-tanda akan datangnya pagi. Rakyat menjerit adalah tragedi nyata bukanlah mimpi jadi bagunlah pemimpin kami hari sudah pagi jangan biarkan rakyatmu mengatakan bahwa “Pemimpin kami adalah “SANG PEMIMPI””

Penulis: Hidayatul Akbar, SH,

                Manager Hukum LSM Kemilau Cahaya Bangsa PC Aceh

KCBI: PM AUSTRALIA KEKANAK-KANAKAN

Hidayatul Akbar, S.H
Manager Hukum

Kecaman terhadap PM Australia Tony Abbott terus berdatangan menyangkut wacana Abbott  yang meminta ganti rugi bantuan yang diberikan Australia guna rehabilitasi dan rekonstruksi pasca musibah tsunami Aceh 2004 silam, jika pemerintah Indonesia tetap mengeksekusi dua warganya. Kali ini kecaman itu datang dari LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indanesia (KCBI) Cabang Aceh melalui Manager Hukumnya Hidayatul Akbar, SH yang mengatakan PM Australi aterlalu kekanak-kanakkan dalam menyikapi masalah eksekusi mati terhadap dua warganya yang terlibat kasus Narkoba “Bali Nine”.

Hidayatul Akbar menambahkan Abbott memiliki komunikasi diplomasi yang sangat buruk, seharusnya dia tidak perlu mengaitkan bantuan Australia kepada Indonesia pasca tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004 silam, karena saat itu tidak ada satupun masyarakat Aceh yang meminta belaskasian dari mereka(Australia), bantuan itu murni inisiatif kepedulian sosial mereka sebagai negara sahabat. “Pernyataan itu sangat memalukan keluar dari mulut seorang Perdana Mentri” Apa karena mereka telah membantu Indonesia warganya bisa seenaknya merusak generasi penerus bangsa ini dengan mengedarkan barang yang diharamkan dinegeri ini? Indonesia punya hukum jadi tolong hargai hukum yang berlaku di negeri kami.”cetusnya

Sebelumnya, sejumlah media menginformasikan Perdana Menteri Australia Tony Abbott, mendesak Indonesia untuk mengingat kontribusi besar Canberra dalam bantuan setelah tsunami dahsyat tahun 2004 dan membayar kemurahan hati itu dengan membatalkan eksekusi dua warganya yang divonis mati dalam kasus perdagangan narkoba di Bali.

Indonesia telah menegaskan bahwa Andrew Chan (31 tahun) dan Myuran Sukumaran (33 tahun), pemimpin kelompok perdagangan narkoba yang disebut Bali Nine, akan berada di antara kelompok narapidana berikutnya yang akan menghadapi regu tembak. Namun, pihak Indonesia masih tutup mulut tentang kapan eksekusi akan berlangsung dan narapidana asing mana saja yang akan bergabung dengan dua warga Australia itu.

Abbott mengatakan, dalam meningkatkan tekanan terhadap Jakarta, ia terus berusaha "menjadi suara pribadi yang terkuat" kepada Presiden Indonesia Joko Widodo dan memperingatkan bahwa dirinya akan merasa "sangat sedih" jika permintaannya untuk membatalkan eksekusi itu diabaikan.

"Australia telah mengirim bantuan miliaran dollar," katanya, merujuk pada bencana tsunami yang menewaskan 220.000 orang di 14 negara. Dari jumlah itu, hampir 170.000 orang berasal dari Indonesia.

"Kami mengirim sebuah kontingen besar angkatan bersenjata kami untuk membantu di Indonesia dengan bantuan kemanusiaan. Saya ingin mengatakan kepada rakyat Indonesia dan Pemerintah Indonesia, kami di Australia selalu ada untuk membantu kalian dan kami berharap bahwa kalian mungkin bisa membalas dengan cara ini pada saat ini."

"Kami akan membuat ketidaksenangan kami diketahui. Kami akan membuat rakyat Indonesia tahu bahwa kami merasa sangat kecewa," kata Abbott ketika ditanya apa yang akan terjadi jika eksekusi tetap berlangsung.

"Saya tidak ingin memberikan penilaian yang buruk terhadap hubungan terbaik dengan seorang teman dan tetangga yang sangat penting.

"Namun, saya harus mengatakan, kami tidak bisa mengabaikan hal seperti ini begitu saja jika usaha yang kami lakukan diabaikan oleh Indonesia."